Kabar Solidaritas:[Pers Rilis] Hentikan Diskriminasi Penegakan Hukum dan Kriminalisasi Pembela Hak Rakyat atas Tanah yang Dirampas TNI AL

塞宁,2018年2月5日,六国峰会,二十岁的红毛猩猩Desa Sumberanyar,凯卡马坦·恩古林,卡布帕丁·帕苏鲁安,迪丹宾基·蒂姆·库萨·胡库姆·达里·科米西·昂图克· 奥朗·希兰·丹·科班·廷达克·科克拉桑克 (KontraS)泗水·班加纳卡·唐卡·苏打巴纳卡·孟买·邦丹·波拉赞melakukan klarifikasi terkait adanya panggilan polisi yang dilakukan terhadap dua orang pengurus 论坛Komunikasi Tani Sumberanyar (FKTS)dan Kepala desa Sumberanyar。

Adapun klarifikasi ini dilakukan karena dalam surat panggilan yang dilayangkan oleh penyidik Polres Pasuruan tidak menjelaskan bahwa yang bersangkutan dipanggil untuk dimintai keterangan dalam perkara apa。 达兰·苏拉特·潘吉兰Nomor B / 124 / I / 2018 / Satreskrim hanya dijelaskan bahwa ketiga orang tersebut dimintai keterangan berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LBP / 1593 / XII / 2017 / Um / Jatim,tanggal 2017年12月22日atas nama pelapor Eddy t.Kusbangat阿达·彭拉斯拉·门格奈·杜甘·达达·皮达南亚。

Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 112 bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan harus menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas,hal Ini juga diatur dalam perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidis tanadak pidana pidana

Sebelumnya perlu diketahui bahwa konflik agraria yang terjadi antara warga desa Sumberanyar dan TNI AL telah terjadi sejak lama dan sampai hari ini belum ada upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah; 佩克·佩梅林塔(Baik pemerintah)。 Akibatnya,konflik ini terus berlarut-larut dan rentan terjadinya pelanggaran HAM,seperti yang yang pernah terjadi pada tanggal 30 Mei 2007 di Desa Alas Tlogo,Kecamatan Lekok,Kabupaten Pasuruan yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia,丹·特尼·艾尔

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kepala desa Sumberanyar,yang menjadi sumber konflik yaitu:Pertama,TNI AL menguasai tanah dengan bukti Sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Nasional Cq。 TNI AL,seluas kurang lebih 5.435.010平方米,Desa Sumberanyar,Kecamatan Nguling,Kabupaten Pasuruan,nomor urut satu,yang peruntukannya untuk permukiman。

Kedua bukti kepemilikan Petok D,Tanggal 1959年10月3日,atas nama B. Mulyo别名Sanah Cs。 Bukti Letter C Desa№138atas nama Sarimin Cs,bukti pembayaran pajak / SPPT setiap tahun,sampai saat ini warga masih bermukim dan mengelola lahan dengan berbagai jenis tanaman pangan sebagai sumber penghasilan。

Namun berdasarkan surat Kepala BPN Kanwil Jawa Timur:570.35–4898,Tentanggal,2000年4月27日,bahwa bukti perolehan tanah seluas 5.396.450 m2 atas nama Dephankam Cq。 1963年4月14日,TNI AL berupa Daftar Rekapitulasi Pembayaran Tanah Desa Sumberanyar(Nguling)tanggal; Adapun Berita Acara Pembebasan tanah seluas 5.396.450平方米Terletak di Desa Sumberanyar,Kec,Nguling,Kab Pasuruan,tersebut di atas tidak terdapat dalam warkah SK。 №278/ IIP / 35/1992 tanggal 08 Juli 1992。

Dalam hal ini berbagai upaya-upaya penyelesaian telah dilakukan warga yang tergabung dalam 论坛Komunikasi Tani Sumberanyar (FKTS)。 Bersama perangakat desa,穆莱tingkatan Pemda Kabupaten Pasuruan,DPRD Kabupaten Pasuruan,DPRD Provinsi Jawa Timur dan bahkan sampai kepada pemerintah pusat。 Namun hasilnya sampai hari ini nihil,贾斯鲁·杨·阿达·皮哈克·达拉·阿莱特TNI AL selalu melakukan intimidasi terhadap warga,di antaranya:

帕达·唐加尔(Pada tanggal),2013年11月7日,克卢拉·苏拉特(Kluar Surat)TNI-AL,诺莫尔:B / 169–04 / 18/50 / lant-V。 tentang larangan meliputi:Menerbitkan数据kepandudukan(KTP,KSK,dll),menerbitkan SPPT,memberikan ijin mendirikan bangunan,memproses jual beli,menerbitkan sertifikat tanah,memasang atau menambah jaringdan listum,memas masanatananasi,melan tantanasi,melan tantanasi,melan jantan安装电话。

Kemudian Pada bulan十月2017年,pihak TNI AL kembali mengeluarkan素叻丹isinya sama dengan yang dikeluarkan pada Tahun 2013 silam terkait berbagai ihwal larangan yang harus dipatuhi oleh warga Desa Sumberanyar。 Namun yang membedakan,pada tahun ini TNI AL membarengi surat larangan tersebut dengan surat undangan Sosialisasi Relokasi dan Pemerataan tanah yang ditujukan kepada Muspida,Muspika,Tokoh Agama Kabupaten Pasuruan,MUI dan Kepala Desa dan。 Yang Isinya Antara Lain:

(1)Memberikan gambaran lokasi yang akan direlokasi terlebih dahulu;

(2)Ganti rugi berupa rumah sederhana tipe 4×6 dan uang Rp。 10 Juta;

帕达·唐加尔(Pada tanggal),2017年12月7日,印度民主共和国1 DPRD朝鲜民主主义人民共和国(PaDP) Pertama Komisi A DPRD Jatim berjanji akan akan mekanto mmbantu permasalahan yang dihadapi bebebarapa desa yang lokasinya tanahnya berada di wilayah Kolatmar TNI dan memfasilitasi komunikasi dengan TNI atas apa yang dikeluhkan warga;

Kedua akan mengawal larangan berupa surat yang dikeluarkan resmi oleh pihak TNI AL yang jelas dianggap menyalahi kewajiban dan sangat bertentangan dengan konstitusi negara; 食用琼脂nasaga琼脂permasalahan bisa segera diselesaikan。

Pada pertengahan bulan Desember 2017,pasca terjadinya pertemuan yang difasilitasi Komisi 1 DPRD pasuruan situasi di Desa Sumberanyar kembali memanas,kondisi ini dipicu diturunkanya alat berat oleh TNI AL untuk Mengeruk lahan Deukananukanhanak hanhanungungakanhanak hanan danakanak Membuat Markas Lagi di perbatasan daerah Sengketa,杨克穆迪人对丹干rencana aksi unjuk rasa menolak pengerukan lahan tersebut。

Namun aksi batal dilakukan karna pihak kepolisian siap bertanggung颚ab untuk mengeluarkan alat berat dari lahan sengketa。 lalu keesokan harinya tanggal 2017年12月21日kekeokian mengadakan musyawarah di balai Desa Sumberanyar dengan dihadiri oleh Muspika dan pengurus FKTS beserta warga Sumberanyar,杨·哈西尔尼亚ialah:

(1)Akan mengupayakan pertemuan di tingkat daerah agar ada komunikasi yang kondusif antara warga dengan TNI AL dan nantinya difasilitasi oleh Pemda;

(2)塞拉玛·贝卢姆·阿达·廷达克·兰朱特·达里·佩特曼蒂(rapat di Pemda)玛卡·波利斯·孟买·迪南·威达娜·德萨·苏伯伦尼亚。

Kemudian pada tanggal 2018年1月31日,ketua FKTS(Eko Suryono),Sekjend Papanjati(Lasminto)dan Kepala Desa(Purwo Eko Hadi Santoso)mendapatkan surat panggilan dari Polres Pasuruan Kota untuk dimintai keteranganan / blarungka: XII / 2017 / Um / Jatim,tanggal 2017年12月22日,美国国家自然科学基金会Eddy Kuspangat。

Berdasarkan hal tersebut kami menduga bahwa adanya upaya kriminalisasi terhadap aktivis FKTS dan Kepala desa Sumberanyar yang selama ini berjuang atas hak tanah mereka,untuk itu kami dari Komisi Untuk Orang Hilang Sanajanas (Kan Menasas)

  1. Pihak Polres Kota Pasuruan menghentikan pemanggilan terhadap Saudara Eko Suryono,Lasminto dan Purwo Eko Hadi Santoso。
  2. Menarsak Kapolri untuk mengingatkan jajaran di bawahnya(Polres)琼脂bertindak专业,berintegritas,dan tetap melindungi prinsip-prinsip hukum serta hak asasi手淫。

法特胡尔·科伊尔
Koadinator Badan Pekerja KontraS泗水
081230593651

Sumber Rilis:https://kontrassurabaya.org/siaran-pers/hentikan-diskriminasi-penegakan-hukum-dan-kriminalisasi-pembela-hak-rakyat-atas-tanah-yang-dirampas-tni-al/